Sistem Ekonomi Komando dan Terencana

Sistem ekonomi komando adalah suatu sistem perekonomian di mana pemerintah memiliki faktor-faktor produksi dan mengatur semua keputusan penting terkait produksi dan distribusi, yaitu: jenis output yang hendak diproduksi, berapa banyak output yang hendak diproduksi, serta harga output tersebut.^[1][2] Dalam sistem ekonomi komando yang "murni", hak milik individu tidak diakui, pemerintah memiliki hampir seluruh faktor produksi (tanah dan modal), memiliki dan mengatur operasi perusahaan, mempekerjakan dan mengatur hampir semua tenaga kerja, serta menentukan pembagian output barang dan jasa dalam masyarakat.^[3]

Perbedaan Sistem Ekonomi Komando dan Terencana

Seringkali sistem perekonomian komando dianggap sama dengan sistem perekonomian terencana/terpusat (en: planned/centrally-planned), akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa keduanya memiliki perbedaan. Kerancuan ini terjadi karena memang perbedaan antara keduanya seringkali terlupakan. Sistem perekonomian terencana adalah sistem perekonomian yang bercirikan dengan adanya unsur perencana, yaitu pemerintah yang mengendalikan dan mengatur produksi, distribusi, harga, dll; sementara sistem perekonomian komando, walaupun sama-sama memiliki unsur perencana, tetapi juga melibatkan unsur kepemilikan publik yang substansial pada faktor produksi.

Jadi, sistem ekonomi komando adalah juga sistem ekonomi terencana, tetapi tidak sebaliknya. Karena pada sistem ekonomi terencana dimungkinkan adanya kepemilikan privat pada faktor produksi.^[4]

Perbedaan Sistem Ekonomi Komando, Terencana, Komunisme, dan Sosialisme

Penggunaan istilah sistem perekonomian komando atau terencana, dengan ideologi komunisme atau sosialisme seringkali tertukar-tukar, padahal perbedaan antaranya sangatlah jelas. Sistem ekonomi komando dan terencana jelas merupakan suatu sistem ekonomi saja, sedangkan komunisme dan sosialisme adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi.

Tujuan utama komunisme adalah menciptakan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial-ekonomi yang berdasarkan kepemilikan yang sama (rata) terhadap faktor produksi, pembagian output yang rata, serta tidak adanya kelas-kelas sosial. Atau dengan kata lain, hak milik individu dihilangkan.^[5] Oleh karena itu, sistem perekonomian yang sesuai dengan ideologi komunisme adalah sistem ekonomi komando.

Karakteristik utama dari sosialisme adalah adanya kepemilikan sosial (en: social ownership), serta adanya pengendalian yang demokratis pada faktor-faktor produksi. Yang dimaksud sebagai kepemilikan sosial antara lain: kepemilikan publik, kolektif, dan kooperatif.^[6] Kepemilikan sosial ini dapat melibatkan kepemilikan privat yang terbatas, sehingga sistem perekonomian yang cocok dengan sosialisme adalah sistem ekonomi terencana.

Namun sebelum kita menilai lebih jauh ideologi dan sistem perekonomian suatu negara, kita harus tahu bahwa tidak ada negara di dunia saat ini yang "murni" komunis. Negara yang menyebut dirinya komunis sebenarnya adalah juga sosialis.^[7] Sehingga, tidak ada negara yang "murni" menggunakan sistem ekonomi komando, mereka sebenarnya menggunakan sistem ekonomi terencana. Semuanya memiliki penyesuaian di berbagai aspek, tergantung pada negara penganutnya, serta perubahan jaman. Negara yang sering disebut memiliki sistem ekonomi komando/terencana adalah:

• Laos
• Korea Utara
• China (dulu)
• Uni Soviet (dulu)
• Kuba

Kelebihan Sistem Ekonomi Komando

Keunggulan sistem ekonomi komando antara lain:^[8][9]

• Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian.
• Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.
• Pemerintah dapat menanggulangi kegagalan pasar dan kesenjangan sosial.
• Pemerintah dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial.
• Sistem ekonomi komando dapat mencegah penyalahgunaan kekuatan monopoli.
• Sistem ekonomi komando dapat mencegah pengangguran massal.

Kekurangan Sistem Ekonomi Komando

Kelemahan sistem ekonomi komando antara lain:^[8][9]

• Pemerintah kesulitan dalam meramal (melakukan prediksi), mereka umumnya memiliki informasi yang buruk tentang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya, akibatnya terjadi ketidakcocokan antara prediksi dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.
• Sistem ekonomi komando tidak dapat merespon preferensi konsumen.
• Sistem ekonomi komando membatasi hak individu untuk mengejar tujuan ekonomi mereka, anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan, serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
• Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
• Sistem ekonomi komando cenderung sangat birokratis, sehingga pengambilan keputusan tidak bisa cepat dan responsif.